Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
The state’s losses calculated because of the BPK needs to be actual and definite, such as asset reduction, money, or point out’s securities, he observed, including which the board didn't calculate the state’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.
This "Cited by" rely contains citations to the next content articles in Scholar. Those marked * can be diverse within the post within the profile.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
The subsequent content are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the main post.
All through his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation with the SDGs.
IDI's Board is composed of ten associates from distinct supreme audit institutions. Get to be aware of them improved inside our "Fulfill the Board" collection.
But Agus appeared to obtain no critical pushback right after he claimed he would preserve the armed forces out of politics.
Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar 50 besar kota world di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.
I feel, ultimately, I enjoy the numerous voices which have been heard within the IDI method of SAI strengthening and SAI success and I seek to hear these Views being an IDI Board member."
Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai agus joko unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah forum diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
In case the finance, overall performance, and also other sure objective audits are built-in, the BPK can challenge fraud dangers or the procedure crossing the standard from the near foreseeable future, he expounded.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.